Jakarta, Siasat Kota
Walikota selaku penatausahaan hukum bangunan gedung di wilayah Jakarta Selatan didesak Jakarta Corruption Watch (JCW) penerapan prinsip kaidah hukum bangunan gedung di Jalan Kemang I/ 3 Kelurahan Bangka Mampang Prapatan.
Masalahnya, kata Koordinator JCW Manat Gultom kepada Siasat Kota, (5/07), menyatakan, IMB Nomor 328/ PIMB/ S/ MMP/ 2/ 2013 pada 05 Mei 2013 itu, telah diselewengkan pihak penyelenggara bangunan gedung dari ketentuan perijinan peruntukan yang sebenarnya. Hal itu, sesuai bukti hukum diperoleh dan dimiliki pihak lembaganya menunjukkan, bahwa pemilik atau penyelenggara bangunan gedung secara sah terbukti menambahkan jumlah lapis bangunan.
Selain penambahan jumlah lapis, terdapat juga tindak pidana ditimbulkan pihak pemilik bangunan gedung. Dari perijinan peruntukan pertokoan, pihak JCW membuktikan secara fisik bangunan adalah bahwa bangunan gedung diselenggarakan menjadi bangunan hotel berlapis lima plus satu basemen. Sedangkan, pelanggaran ketiga yang ditimbulkan pemilik yakni larangan zoansi rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010, dimana pada kawasan Jalan Kemang ditentukan zonasi pelarangan penyelenggaraan bangunan gedung bisnis.
“Sehingga, sejatinya, berdasarkan tiga jenis pelanggaran oleh penyelenggara bangunan gedung itu, sudah cukup bukti terhadap Pasal 17, 18 dan pasal 19 UUBG No. 28/ 2002 untuk tindakan penertiban bangunan gedung untuk diterapkan penerapanya pada bangunan hotel lapis lima tersebut,” jelas Manat.
Dijelaskan Manat, desakan kepada Walikota Jakarta Selatan, Drs. Syamsudin Noor, Msi, untuk tindakan penertiban hukum bangunan, dalam rangka tidak mencurigai dalam pembiaran penghilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari tarif retribusi penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) bernilai diatas Rp 250 juta. Hal itu perintah Perda Nomor 3/ 2012,”tegas Manat. (BULUTHO)
